Just another WordPress.com site

BAB I                                                                  

PENDAHULUAN

I.1.  Latar Belakang Masalah

Semenjak dahulu kala manusia telah mengenal kerjasama antarbangsa, baik itu di bidang perdagangan, militer, sosial budaya.  Salah satu kerjasama perdagangan yang paling klasik yaitu kerjasama dagang antara orang Asia, Jazira Arab dan Persia, begitu juga sebaliknya, perdagangan antarbangsa tersebut dikenal dengan  sebutan Jalur Sutra. Di Indonesia kerjasama antar bangsa/negara terjadi semenjak ilmu pelayaran dan navigasi laut berkembang pesat dan dimulailah awal masuknya bangsa Cina, Arab, Gujarat dan Eropa untuk kerjasama dagang. Namun pada saat ini kerjasama Indonesia tidak hanya sebatas kerjasama dagang, saat ini kerjasama Indonesia dengan negara lain cukup beragam, baik kerjasama secara bilateral hingga multilaberal.

Kerjasama perdagangan pada zaman dahulu  tidak serumit saat ini yang pada saat itu perdagangan dan kerjasama antar bangsa tidak dilandasi undang-undang serta kebijakan diplomatik yang berbeda setiap negara, berdasarkan hal itu tentu dari zaman dulu hingga saat ini kerjasama antarbangsa mempunyai tujuan yang sama yaitu saling membutuhkan dan ketergantungan. Di dalam diktat ekonomi Internasional UNIAT, disebutkan juga kerjasama antar negara dilandasi oleh “ketergantungan antar negara-negara di dunia baik dari segi perdagangan Internasional maupun pasar kredit Internasional”.

Sebagai contoh, Indonesia mengadakan hubungan  diplomatik dengan India dimulai sejak  tanggal  3 Maret 1951 sampai sekarang. Upaya pemeliharaan serta peningkatan hubungan baik dan kerjasama bangsa dan negara antara Republik Indonesia dengan Republik India mencatat suatu tonggak bersejarah dengan kunjungan kenegaraan Presiden RI ke India antara 21-24 November 2005. Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut juga dapat dilihat sebagai salah satu upaya menambah makna hubungan kedua negara di dalam meningkatkan kerjasama yang telah berlangsung selama beberapa dasawarsa, serta penguatan kesamaan pandangan atas berbagai situasi Internasional terkini.

Dapat pula dikatakan bahwa kunjungan di atas merupakan refleksi atas langkah awal yang dilakukan oleh kedua negara di dalam meningkatkan hubungan kerjasama mereka sejak era Presiden Gus Dur dan para penggantinya. RI-India seyogyanya dapat mengembangkan wilayah-wilayah kerjasama istimewa, mengingat kedua negara berada dalam satu benua, memiliki jarak geografis yang cukup dekat dan latar belakang kesejarahan yang amat erat.

Pada tugas Kewarganegaraan ini penulis berkeinginan membahas serta mendalami kerjasama antara dua negara Asia yaitu Indonesia dan India. Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menarik tentang Negara India di antaranya adalah

  1. Kerjasama Indonesia dan India telah terjadi beratus-ratus tahun yang lalu.
  2. Dari beberapa media dan forum bisnis diprediksi beberapa tahun kedepan India akan menjadi ancaman persaingan ekonomi global, terutama bagi negara maju seperti Amerika, Cina dan Jepang.
  3. Banyaknya penduduk negara tersebut dan angka kemiskinan yang tinggi di India tidak mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, dan produksi dalam negeri negara tersebut.
  4. Beberapa kerjasama India yang telah berjalan sejauh ini baik itu perdagangan, teknologi (IT), pertahanan, pendidikan, pertanian.

I.2.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

  1. Apa sajakah peluang dan hambatan dalam hubungan Bilateral Indonesia-India dalam bidang kerjasama ekonomi.
  2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memaksimalkan hubungan dan kerjasama Bilateral dengan India.

I.3.  Tujuan

Dari rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan penulisan sebagai berikut.

  1. Mengetahui peluang dan hambatan dalam hubungan Bilateral Indonesia-India
  2. Mengetahui upaya Pemerintah dalam memaksimalkan hubungan dan kerja sama Bilateral dengan India.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan makalah ini terdiri dari 3 (tiga) bab. Pada bab pertama yaitu pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada bab kedua yaitu pembahasan, diuraikan tentang peluang dan hambatan dalam hubungan Bilateral Indonesia-India serta upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memaksimalkan hubungan dan kerjasama Bilateral dengan India.

Kemudian pada bab ketiga yaitu penutup, diuraikan simpulan dan saran dari penulisan makalah ini.

Pada lembar terakhir terdapat daftar pustaka.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1. Peluang dan Hambatan dalam Hubungan Bilateral Indonesia-India dalam Bidang Kerjasama Ekonomi.

  1. A.    Sejarah Kerjasama Indonesia dan India

 

1)      Sejarah Kerjasama Indonesia dan India Sebelum Merdeka

Masuknya perdagangan Gujarat ke Nusantara disebut juga sebagai Teori Gujarat. Demikian menurut buku-buku sejarah pendapat lain membuktikan bahwa perdagangan luar Nusantara serta kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat (India). Hal ini dilihat dari penemuan unsur-unsur Islam di Indonesia yang memiliki persamaan dengan India seperti batu nisan yang dibuat oleh orang-orang kambay, Gujarat. Berdasarkan bukti-bukti ini para ahli membuat sebuah kesimpulan bahwa agama dan kebudayaan Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 M dibawa para pedagang dari Arab, Persia dan India (Gujarat) dan berkembang secara nyata sekitar abad ke-13 M Pedagang Gujarat (India) menjual kain, kapas dan sutra.

2)      Sejarah Kerjasama Indonesia dan India Setelah Merdeka

Hubungan  diplomatik kedua negara  dimulai sejak  tanggal  3 Maret 1951. Kedua negara  telah memiliki fondasi dasar yang kuat dan memiliki  persamaan untuk meningkatkan hubungan  bilateral. Kedua negara memiliki  kesamaan dalam kemajemukan suku bangsa sebagai kekuatan  nilai sosial dan budaya. Didasarkan pengalaman sejarah, Indonesia dan India secara bersama  telah memelopori  kebangkitan baru negara–negara Asia Afrika  dengan dibentuknya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Selain itu kedua negara memiliki  perhatian yang sama khususnya  dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum-forum Internasional  Gerakan Non-Blok, G-77, G-15 dan kerjasama Selatan-Selatan.

Dalam bidang politik,  India merupakan salah satu  kekuatan  demokratis terbesar  di dunia dengan melihat jumlah penduduk dan sistem pemilihan umum yang bersifat demokrasi. Sementara Indonesia  juga telah diakui dunia sebagai  salah satu kekuatan demokrasi di dunia. Persamaan  sejarah  dan  kesamaan visi dalam memperjuangkan kepentingan  negara berkembang  merupakan modal  dasar  yang  dapat  digunakan sebagai  peluang  peningkatan potensi kerjasama bilateral.

  1. B.     Kesepakatan Kerjasama Indonesia-India

Indonesia dan India telah menandatangani Kemitraan Strategis pada saat kunjungan Presiden RI ke India tahun 2005, yang telah diimplementasikan dalam rencana aksi. Sejak saat  itu  perkembangan  kerjasama  bilateral meningkat dengan cepat. Sebagaimana ditegaskan Presiden India  bahwa kunjungannya ke Indonesia  bertujuan  untuk  memperdalam  kemitraan strategis  yang akan menjadi faktor  untuk  memperkuat hubungan  bilateral Indonesia dan  India.

Dalam pertemuan  Presiden RI dan  Presiden India tersebut,  telah disepakati usaha-usaha untuk meningkatkan kemitraan strategis antara kedua negara melalui peningkatan volume perdagangan hingga  menjadi  US$  10 milyar  pada tahun  2010. Selama  ini  didasarkan data Departemen  Perdagangan  nilai perdagangan Indonesia-India terus mengalami peningkatan, yaitu tahun 2005 sebesar US$ 3,93 milyar, tahun 2006 sebesar US$ 4,79 milyar dan tahun 2007 menjadi US$ 6,55 milyar. Perdagangan  Indonesia  dan India pada umumnya  menunjukkan  surplus  bagi Indonesia. Hal ini  merupakan  peluang  yang sangat besar  bagi prospek perdagangan  Indonesia  ke India.

Kedua pemimpin telah sepakat untuk mendorong  peningkatkan investasi dan kerjasama ekonomi. Hubungan dan kerjasama di bidang investasi Indonesia-India telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama minat investasi  pengusaha India  di Indonesia, seperti  perusahaan India di bidang otomotif atau perusahaan motor TVS. Dalam kesempatan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dalam bidang  Pertanian, Kepemudaan dan Olah Raga serta   keinginan  kedua negara  untuk mendorong peningkatkan  kerja sama dalam bidang pendidikan, farmasi, teknologi  dan informasi, serta industri perfilman.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut merupakan peluang strategis dalam peningkatan hubungan  bilateral Indonesia-India  terutama dalam memanfaatkan keunggulan-keunggulan  yang dimiliki India yang dapat diterapkan  di Indonesia.  Kesamaan-kesamaan yang dimiliki  antara Indonesia dan  India  akan menjadi potensi dasar dalam peningkatan  hubungan dan  kerjasama  bilateral antara  Indonesia dan  India.  Pemerintah  dan  dunia  usaha  Indonesia  perlu untuk mencermati dan menindaklanjuti hasil-hasil kesepakatan yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang kerjasama  yang  saling  menguntungkan.

C.   Beberapa Kerjasama Indonesia-India dalam Bidang Ekonomi

1) Perdagangan

Berdasarkan dari berbagai sumber, India dikenal telah mengekspor beberapa kendaraan roda empat ke negara lain termasuk Indonesia, dijelaskan juga berbagai salah satu dari TATA, NAZA, BAJAJ dan TVS akan membuka pabrik di Indonesia secepatnya karena optimis dengan bangsa pasar industri outomotif Indonesia yang menggeliat. Sejauh ini kesepakatan kerja sama perdagangan bebas Asean India (Asean India Free Trade Area/AIFTA) dinilai lebih menguntungkan posisi tawar Indonesia karena Indonesia mencatat surplus dalam neraca perdagangan dengan India.

India tidak memandang Indonesia sebagai sasaran pasar yang potensial bagi peningkatan perdagangan India, sehingga tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari Indonesia. Tetapi lebih dari itu, India menginginkan kerja sama komprehensif baik dalam peningkatan perdagangan, akses pasar, dan investasi. Kedua negara bisa memanfaatkan peluang dan fasilitas FTA tersebut untuk menyasar negara ketiga. Jadi FTA ini sangat penting karena akan memfasilitasi networking untuk meningkatkan daya saing sehingga dapat meningkatkan ekspor dan akses pasar ke negara Asean lainnya.

Neraca perdagangan kedua negara menunjukkan peningkatan dan surplus bagi Indonesia dalam lima tahun terakhir (1995 – 2000). Komoditas pertanian Indonesia yang  memanfaatkan pasar India adalah buah-buahan dan kacang-kacangan (US $ 39,631,993), kopi (US $ 1,929,472), teh (US $ 6,557,033), lada (US $9,261,541) dan makanan ternak (US $3,629,310).

Ekspor Indonesia diharapkan terus mengalami peningkatan pada masa mendatang, mengingat India merupakan pasar baru untuk produk pertanian.  Indonesia perlu meningkatkan promosi dagang, kunjungan dagang, mendorong terjadinya usaha bersama dan menarik investasi teknologi dari India.  Selain itu perlu dibangun sistem perdagangan kedua negara dengan perhitungan dagang. Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan India dalam komoditas kedelai dan beras.

Komoditi impor dari Indonesia ke India antara lain batubara, briket, CPO, karet mentah dan sintetis, barang-barang kayu dan produk kayu, kimia anorganik, kopi, teh, coklat, rempah-rempah, serat textil, pulp dan kertas serta minyak dan lemak nabati, dll.

Komoditi ekspor utama India ke Indonesia terdiri dari grount nut (kacang giling), Oil Meal (tepung minyak), inorganic/organic/agrochemical (kimia anorganik dan organik), plastik, machinery instruments (peralatan mesin), transport equipment (alat-alat transportasi), iron & steel (besi & baja), cotton yarn (kain katun), drugs (obat-obatan), pharmaceutical (farmasi), processed fruit & juices (buah-buahan yang telah diproses & jus), dll.

Kedua negara merupakan penghasil dan pengekspor komoditas pertanian yang sama.  Kerjasama bilateral kedua negara diarahkan untuk membangun promosi dan pasar perdagangan Internasional bersama agar didapat keuntungan yang maksimal.  Sebagai contoh adanya arah kebijakan yang sama dalam mempertahankan harga pasar kopi dunia.

Guna mengatasi keengganan (reluctant) di kalangan pengusaha Indonesia untuk mengadakan kontak dagang atau investasi dengan pengusaha India, pihak pemerintah kedua negara perlu memfasilitasi swasta dalam bentuk jaminan pemerintah kedua negara, menyertakannya dalam pertemuan-pertemuan bilateral, menyelenggarakan pameran dagang bersama dan adanya memorandum kesepakatan bersama (MOU) antar KADIN Indonesia dan India.  Selain itu kedua negara perlu menetapkan kemudahan peraturan ekspor-impor pada berbagai komoditas.

Dalam membangun kerjasama bilateral, Indonesia diupayakan dapat memanfaatkan peluang kerjasama untuk menarik investasi bidang pertanian dari negara terdekat. Investasi asing di Indonesia dijamin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan investasi sektor pertanian diatur dengan Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000.

Investasi asing sektor pertanian dan industri makanan yang telah disetujui Pemerintah Indonesia secara umum mengalami peningkatan dan berfluktuasi dari tahun 1996 s/d 2000. Besarnya perkembangan investasi yang telah disetujui BKPM dapat dilihat pada Tabel berikut.

     Tabel 1. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM.

                                                                                                                    (US$ Million)

Tahun

Sektor Pertanian

Industri Makanan

Tanaman Pangan

Peternakan

Perkebunan

Perikanan

 

1996

52,2

86,0

1.168,1

79,8

691,4

1997

234,4

1,8

200,4

27,1

572,8

1998

224,4

15,4

725,4

33,0

342,0

1999

80,6

48,3

283,8

69,7

680,9

2000

311,3

18,4

59,1

49,5

701,0

           Kerjasama bilateral bidang pertanian pada masa mendatang diharapkan dapat memanfaatkan peluang investasi asing di Indonesia, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

 

2)      Teknologi

Dalam rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan regulasi di bidang penyiaran khususnya mengenai penyiaran berlangganan (pay tv) dan penyiaran komunitas (broadcasting community), Delri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sedang menjalankan kunjungan kerja ke New Delhi, India, 26-30 April 2010. Delegasi dipimpin oleh Drs. Subagio, M.S., Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah, Ditjen SKDI, Kemenkominfo.

Pada hari Senin, 26 April 2010 delegasi dengan didampingi oleh Minister Counsellor Pensosbud KBRI New Delhi telah bertemu dengan Mr. D. P. Reddy, Joint Secretary Ministry of Informatics and Broadcasting, Government of India. Pada pertemuan tersebut, pihak Kementerian informatika dan Penyiaran India telah menjawab berbagai pertanyaan dari Delri mengenai regulasi penyiaran India, khususnya penyiaran dan penyiaran (broadcasting community).

Selain itu, Kementerian informatika dan Penyiaran India menyambut baik usulan untuk membangun kerjasama yang erat di bidang informatika maupun penyiaran antara RI-India di masa datang. Hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh kedua pihak melalui jalur-jalur diplomatik. Selain itu, delegasi telah dijadwalkan untuk bertemu dengan beberapa instansi terkait lainnya di bidang penyiaran dalam empat hari mendatang guna mendapatkan informasi dan masukan lebih mendalam mengenai regulasi penyiaran di India.

3)      Pertahanan dan Hukum

Kerjasama di bidang Hankam antara Republik India dan Republik Indonesia sudah berjalan cukup baik. Hingga saat ini masih terdapat sepuluh Perwira TNI yang mengikuti pendidikan di berbagai Lembaga Pendidikan di India. Sejak tahun 1956, Perwira TNI yang mengikuti pendidikan di India sebanyak 202 orang, sedangkan Perwira Tentara India yang mengikuti pendidikan Sesko di Indonesia sejak tahun 1970 baru 10 orang.

Hal itu dikemukakan Panglima Armada Timur India Laksdya Raman Puri saat mengadakan kunjungan kehormatan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Sekjen Dephan) Johny J. Lumintang SH, di Departemen Pertahanan RI, Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta, Senin (4/11). Kunjungan Panglima Armada Timur India tersebut juga bersamaan dengan kunjungan tidak resmi kapal Angkatan laut India INS Mysore, yang berada di Indonesia selama empat hari sebagai tamu Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh. Selama berada di Indonesia, Laksdya Raman Puri selain mengadakan kunjungan kepada Sekjen Dephan Johny J. Lumintang SH, juga telah mengadakan kunjungan kepada Wakasal Laksdya TNI Sahroni Kasnadi dan Pangarmabar Laksda TNI Djoko Sumaryono.

Panglima Armada Timur India Laksdya Raman Puri mengatakan, kunjungannya selain ingin bertemu dengan Sekjen Dephan Johny J. Lumintang SH, juga ingin menindaklanjuti Memorandum Of Understanding (MOU) dibidang pertahanan yang sudah ditandatangani bersama pada tanggal 21 Januari 2001 yang lalu.

Pendidikan militer di India yang pernah diikuti oleh Perwira Siswa Indonesia antara lain, National Defence College (Setingkat Lemhannas), Defence Service Staff College (setingkat Sesko) serta Kursus-kursus kecabangan seperti Young Infantry Officers Course, Military Inteligence Course, Advance Gunney Officers Course, Marine Engineering Specialization Course, Long Gunney Course, Aero Engine Fitter dan Pilot Module Training.

4)      Pendidikan

Untuk meningkatkan kompetensi kampus dan lulusan, kerjasama luar negeri terus dikembangkan Universitas Islam Indonesia (UII). Kamis (19/8) siang, UII menandatangani naskah kerjasama (MoU) dengan Bangalore Management Academy, India di Gedung Rektorat “GBPH Prabuningrat” Kampus Terpadu UII, Jalan Kaliurang. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor UII, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec dengan CEO of BMA, Mr. Mahendra Chandra. Hadir pula dalam sesi penandatanganan naskah kerjasama tersebut, Dekan Fakultas Ekonomi (FE), Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA dan Ketua International Program FE UII, Drs. Anas Hidayat, MBA., Ph. D, serta beberapa staf lainnya. Dari pihak BMA sendiri, Mr. Mahendra Chandra didampingi satu stafnya, Patricia Kelly.

5)      Pertanian

Dasar hubungan kerjasama teknik bidang pertanian antara Republik Indonei-India adalah : Memorandum of Understanding on Agricultural Cooperation (MOU), yang    ditandatangani oleh Menteri Muda Pertanian Dr. Syarifuddin Baharsyah dan Minister of State in the Minister of Agriculture H.E. Mr. Rama Chandran tanggal 20 Februari 1992. Catatan MOU, berdasarkan artikel IX MOU, maka perjanjian tersebut sudah berakhir pada tanggal 20 Februari 1999 (5 tahun secara otomatis perpanjangan).

Sebagai tindak lanjut dari MOU tersebut telah diadakan SOM (Senior Official Meeting) ke-1 di Jakarta tanggal 19-21 Januari 1995. Dimana komponen-komponen kerjasama yang tertuang dalam MOU artikel I antara lain pertukaran tenaga ahli, kerjasama penelitian, kunjungan belajar, usaha bersama, pertukaran germ plasma (plasma kuman) dan lain-lain yang dituangkan dalam rencana aksi.

Dalam kerjasama tersebut disepakati mekanisasi pelaksanaan mengacu kepada struktur :

  • “Working Group” (antara lain : fisheries, horticulture, dll)
  • “Senior Official Meeting”
  • “Ministrial Meeting (bersidang 1 X dalam setahun bergantian di Indonesia dan India).

 

  1. D.    Peluang dan Hambatan dalam Hubungan Bilateral Indonesia-India

 

a)      Peluang Hubungan Bilateral Indonesia-India

Adapun peluang  kerjasama Indonesia-India adalah:

1)        Sesuai resipokal pelaksanaan kerjasama bilateral, maka SOM ke-1 dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 19-21 Januari 1995, dan sesuai dengan kesepakatan SOM, maka sidang Ministerial Meeting akan dilaksanakan di India.

2)        Mengingat“Ministrial Meeting (bersidang 1 X dalam setahun bergantian di Indonesia dan India), yang secara teknis cukup berat bagi Indonesia sehingga sampai saat ini Ministerial Meeting belum terlaksana.

3)        Untuk itu kemungkinan melakukan amandemen dan addendum dari MOU 1992 dapat saja diusulkan.

Mengingat keuangan kedua negara sangat terbatas dalam mendanai program ini, maka satu-satunya solusi adalah mencarikan sumber pendanaan pihak ke II (donor).

Untuk  merealisasikan  kerjasama bilateral Indonesia-India di bidang pertanian, pada tanggal 11 Januari 2001, di Jakarta, telah ditandatangani “Work Plan Under Memorandum of Understanding Between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Agricultural Cooperation”, yang masing-masing dilakukan oleh Mr. Nelson P. Hutabarat, Sekretaris Jenderal Dep. Pertanian (mewakili pihak Indonesia) dan Mr. Bhaskar Barua, Sekretaris Departemen Kerjasama Pertanian (mewakili pihak India).

b)     Hambatan Hubungan Bilateral Indonesia-India

Dalam mewujudkan pelaksanaan kerjasama bilateral Indonesia-India masih mengalami beberapa hambatan, antara lain :

1)      Masih banyak barang-barang Indonesia yang masuk ke India terkena kebijakan anti dumping duties, sebagai upaya pemerintah India melindungi industri dalam negeri dari masuknya produk sejenis dari negara lain (termasuk Indonesia). Sementara itu sejak tahun 1978 sampai Desember 2003 ada 3 (tiga) komoditi ekspor Indonesia yang telah terkena tindakan safeguard, yaitu carbon black, phenil dan minyak sayur.

2)      Masih kurang serius dan keengganan eksportir Indonesia, mengingat masih tingginya tarif bea masuk yang harus ditanggung oleh beberapa komoditi ekspor utama Indonesia terutama produk pertanian dan produk kendaraan bermotor.

3)      Tingginya biaya transportasi karena tidak adanya jalur transportasi langsung antar kedua negara.

4)      Dukungan Sektor keuangan atau perbankan yang kurang memadai.

5)      Tingkat penyelundupan ke India yang masih sangat tinggi.

6)      Pembentukan blok kerjasama regional di kedua negara (SAARC dan AFTA) yang membuat prioritas perdagangan dikosentrasikan kepada negara-negara anggotanya.

7)      Masih terdapatnya keengganan di kalangan pengusaha Indonesia untuk mengadakan kontak atau investasi dengan  pengusaha India antara lain karena pengalaman buruk melakukan  hubungan  bisnis dengan India. Disamping itu, terdapat citra yang kurang baik mengenai pengusaha India di kalangan birokrasi, akademisi dan dunia bisnis.

II.2. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memaksimalkan hubungan dan kerjasama Bilateral dengan India

Ada beberapa kunjungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan India, yang merupakan wujud dari upaya peningkatan hubungan dan kerja sama Bilateral Indonesia-India, di antaranya: 

a)    Kunjungan Pemerintah Indonesia ke India

1)        Kunjungan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid ke India pada tanggal 8-9 Pebruari 2000 merupakan tonggak bersejarah dalam usaha memperteguh kerjasama politik, ekonomi, dan kebudayaan kedua negara. Presiden Abdurrahman Wahid menilai bahwa hubungan RI-India amat penting dan menduduki tempat tersendiri, mengingat banyak terdapat persamaan yang dimiliki kedua negara, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun politik.

2)        Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan kunjungan kenegaraan ke India pada tanggal 1-5 April 2002 dalam rangka memenuhi undangan Perdana Menteri India Atal Bihari Vajpayee. Kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kerjasama politik, ekonomi, khususnya perdagangan, investasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi kedua negara.

3)                    Pada tanggal 21-24 November 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan kunjungan kenegaraan ke India atas undangan Perdana Menteri Manmohan Singh. Dalam kunjungan tersebut, kedua kepala Negara telah menandatangani Pernyataan Bersama yang dikenal dengan nama Joint Declaration between the Republic of Indonesia and The Republic of India. Pernyataan bersama tersebut memuat kesepakatan kedua negara untuk membangun Persekutuan Strategi Baru yang didasarkan pada kesamaan nilai-nilai, komitmen terhadap pluralisme demokrasi, supremasi hukum dan multilateralisme dalam hubungan Internasional yang diharapkan dapat memperkuat dimensi hubungan bilaterial di sektor ekonomi, sosial dan politik sehingga dapat melayani kepentingan rakyat kedua negara khususnya serta membantu meningkatkan  kerjasama keamanan dan stabilitas regional.

4)  Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mengadakan kunjungan ke New Delhi, India pada tanggal 28-31 Januari 2007. Selain Wapres menghadiri Konferensi “Peace, nonviolence and Empowerment; Gandhian Philosophy in the 21st Century” atas undangan Presiden Partai Kongres India Mrs, Sonia Gandhi, Wapres juga melaksanakan Courtesy Call kepada Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Wapres India Byron Singh Sekhawat.

b)   Kunjungan Pemerintah India ke Indonesia

1)        Kunjungan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee ke Indonesia yang berlangsung pada tanggal 10-14 Januari 2001 merupakan bukti semakin kuatnya keinginan kedua negara untuk memperteguh dan mempererat kerjasama di segala bidang, khususnya ekonomi.

2)        Pada tanggal 6 Pebruari 2002, Delegasi Parlemen India yang dipimpin oleh H.E. Mr. Mohammad Anwarul Haque, mengadakan kunjungan kehormatan kepada Ketua MPR RI, Bapak Amien Rais dan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Ketua DPR RI, Bapak Akbar Tandjung serta Ketua atau Anggota Komisi I DPR dalam rangka membahas upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara serta menjelaskan posisi Pemerintah India dalam menghadapi ancaman teroris serta posisi negaranya terhadap persengketaan dengan Pakistan. Sementara itu atas undangan Parlemen India, delegasi DPR RI telah melakukan kunjungan ke India untuk menghadiri Golden Jubilee Parlemen India tanggal 21 – 26 Januari 2003.

3)  Dalam rangka menghadiri KTT Asia Afrika Kedua dan Peringatan 50 tahun KAA, Perdana Menter Manmohan Singh berkunjung ke Indonesia dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 April 2005. Dalam pertemuan tersebut Presiden RI mengharapkan  agar kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, energi, kebudayaan teknologi dan pertahanan dapat ditindaklanjuti dan ditingkatkan. Presiden RI juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Pemerintah India pada bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Pulau Nias. Bantuan tersebut telah meringankan beban masyarakat di wilayah yang terkena bencana.

Upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan hubungan kerja sama dengan India di antaranya:

1)   Pihak pemerintah kedua negara, Indonesia khususnya, perlu memfasilitasi swasta dalam bentuk jaminan pemerintah kedua negara, baik Indonesia maupun India, dengan tujuan mengatasi keengganan (reluctant) di kalangan pengusaha Indonesia untuk mengadakan kontak dagang atau investasi dengan pengusaha India;

2)   Menyertakan pengusaha-pengusaha dalam pertemuan-pertemuan bilateral;

3)   Menyelenggarakan pameran dagang bersama dan adanya memorandum kesepakatan bersama (MOU) antar KADIN Indonesia dan India; 

4)   Pihak Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kemudahan peraturan ekspor-impor pada berbagai komoditas, begitu pun Pemerintah India.

Selain upaya-upaya di atas, ada beberapa kebijakan Indonesia dalam melaksanakan Diplomasi Ekonomi, guna menindaklanjuti atau merekomendasi terhadap hubungan Indonesia-India, untuk meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara, sekaligus dalam upaya penyusunan kemitraan strategis RI-India, yang di antaranya sebagai berikut:

  1. a.      Kerja sama Politik dan Keamanan

a)    Mengintensifkan mekanisme dialog pada tingkat menteri dan pejabat tinggi melalui komisi bersama dan konsultasi bilateral.

b)   Menjajaki kerja sama di sektor pertahanan laut untuk meningkatkan kapasitas bangunan TNI AL dengan memanfaatkan keunggulan Angkatan Laut India yang diprediksikan akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di kawasan pada tahun 2024.

c)    Meningkatkan kerja sama keamanan dan pelaksanaan undang-undang di kawasan dalam upaya penanggulangan kejahatan antarnegara seperti terorisme, penyelundupan, pencucian uang, cyber-crime dan sebagainya.

  1. b.      Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan

a)    Meningkatkan kerja sama yang lebih luas baik pada tingkat bilateral, regional dan Internasional dalam upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan melalui Persetujuan Kerangka dalam Kerja sama Ekonomi yang Komprehensif antara Indonesia dan India.

b)   Meningkatkan kerja sama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI-India di bidang pembiayaan, pengembangan SDM, dan perluasan akses pasar.

c)    Merealisasikan perdagangan langsung antara Indonesia dan India mengingat selama ini perdagangan kedua negara lebih banyak dilakukan melalui negara ketiga.

d)   Memanfaatkan keunggulan India di bidang teknologi nuklir untuk tujuan damai dalam rangka mengembangkan industri energi alternatif di Indonesia.

  1. c.       Kerja sama Sosial dan Budaya

a)    Meningkatkan pemahaman budaya kedua negara melalui kerja sama di sektor pariwisata, kesenian, media, olahraga dan pertukaran pemuda.

b)   Memperluas kerja sama di bidang pertolongan bencana alam dan pencegahan bencana alam melalui pengembangan sistem perhatian yang lebih awal

c)    Mendorong kerja sama di bidang kesehatan untuk penanggulangan penyakit epidemis, antara lain Flu Burung (avian influenza) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

d)   Membentuk pusat studi tentang kemitraan strategis Indonesia-India untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kedua negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

3.1. Simpulan

v  Beberapa kerja sama Indonesia-India dalam bidang Ekonomi, yaitu

1)      Perdagangan

2)      Teknologi

3)      Pertahanan dan Hukum

4)      Pendidikan

5)      Pertanian

v  Peluang dan Hambatan dalam Hubungan Bilateral Indonesia-India adalah

  1. Peluang

Di tengah era kemajuan teknologi–utamanya teknologi informasi–yang relatif masih mahal bagi daya beli masyarakat Indonesia, Indonesia mempunyai peluang untuk berpaling ke India yang dapat menjadi pemasok keperluan tersebut dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Hal yang sama juga berlaku untuk upaya meningkatkan sumber daya manusia kita lewat peningkatan kuantitas sarana dan kualitas hasil pendidikan, sesuatu yang telah dicapai India sejak beberapa waktu yang lalu.

  1. Hambatan

 

1)        Masih kurang serius dan keengganan eksportir Indonesia, mengingat masih tingginya tarif bea masuk yang harus ditanggung oleh beberapa komoditi ekspor utama Indonesia terutama produk pertanian dan produk kendaraan bermotor.

2)        Dukungan Sektor keuangan atau perbankan yang kurang memadai.

v  Upaya Pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan hubungan dan kerja sama Bilateral Indonesia-India, salah satunya adalah

  • Pihak pemerintah kedua negara, Indonesia khususnya, perlu memfasilitasi swasta dalam bentuk jaminan pemerintah kedua negara, baik Indonesia maupun India, dengan tujuan mengatasi keengganan (reluctant) di kalangan pengusaha Indonesia untuk mengadakan kontak dagang atau investasi dengan pengusaha India.

 

3.2. Saran

Semoga apa yang telah kami tulis dalam paper ini dapat menjadi tambahan ilmu yang dapat bermanfaat bagi kita semua, meski penulis menyadari paper ini masih jauh dari kesempurnaan, baik pada teknik penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan yang berbentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan paper selanjutnya, dan penulis sarankan kepada para pembaca untuk mencari referensi lain yang lebih lengkap sebagai bahan acuan.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: